Pencanagan ZPPK Dinilai Sebagai Sebuah Langkah Berani

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dirjen Kementrian dalam negri, DR I Made Suwandi, Msoc,Sc menilai Pencanangan Zona Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (ZPPK) Kabupaten Indragiri Hilir sebagai sebuah langkah berani.

Pernyataan ini disampaikannya dihadapan wartawan saat tinjauan ke Kantor Badan Perizinan dan Pelelangan Kab Inhil usai mengikuti kegiatan Pencangan Zona Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-48 di Gedung Tasik Gemilang Tembilahan, Kamis (29/11)

Menurut pria bertubuh tinggi besar ini, langkah terobosan yang dicanangkan Pemkab Inhil ini merupakan sebuah tekad yang patut untuk dipuji dan satu-satunya Kabupaten yang berani mentafsiran politicalwill Program Pemberantasan Korupsi dari Pemerintah pusat  dalam bentuk sebuah aksi nyata.

“China pelaku korupsi dihukum dengan potong kepala. Negara Arab dipotong tangan tapi di Indonesia dipotong masa tahanan. Makanya saya nilai langkah Kab Inhil hari ini sebagai langkah berani dan patut untuk dipuji. Penafsiran programpemberantasan korupsi pemerintah pusat ini di daerah lain setahu saya baru sebatas omongan-omongan. Langkah yang diambil Pemkab Inhil hari ini telah diketahui publik secara umum dan juga pasti nantinya akan dituntut kejelesan pengimplementasiannya  oleh publik. Makanya perangkat daerah harus siap. jika tidak, ini sama dengan bunuh diri.”Ungkapnya sambil mengatakan tekad Inhil mencanagkan Zona bebas korupsi hari ini dibutuhkan nyali yang kuat.

Untuk pelayanan publik, DR I Made Suwandi, Msoc,Sc mensyaratkan harus adanya kejelasan kualitas, standar pelayanan, prosedur biaya, kejelasan waktu serta kejelasan kemana komplin ditujukan. Semua ini menurutnya harus disusun dalam sebuah sistem yang jelas. Siapapun nanti bupatinya, rakyat yang akan memastikan dan mengontrol secara terus menerus akan berlanjutnya sistem ini.(dro/*0)