Petani Kembali Desak Dewan Tuntaskan Persoalan harga Kelapa

Nilai Pemerintah Loyo Hadapi Perusahaan —

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Perwakilan petani Dua Kecamatan ( Teluk Belengkong dan Pulau Burung. Red) hari ini kembali mendatangi wakil mereka di Gedung DPRD Inhil. Kedatangan mereka yang disambut oleh Komisi II DPRD Inhil ini dimaksudkan untuk meminta pihak DPRD segerea mendesak Pemerintah agar serius dengan segera menyikapi permintaan masyarakat petani kelapa.

Menurut penuturan kelompok tani yang diwakili oleh Ketua Tim Sembilan, Mahyudin, S,.Pdi, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dinilainya tidak tegas menghadapi pihak perusahaan dan cenderung menganak tirikan para petani. Bukti ini menurut Mahyudin bisa ditunjukkan bahwa sampai hari ini janji-janji pemerintah untuk segera membentuk Tim guna melakukan kajian rumusan harga kelapa hanya bualan kosong.

“kami nilai bukan satu dua kali kami memohonkan bantuan dari yang katanya bernama abdi masyarakat itu (pemerintah.red), semua usaha dengan mengorbankan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk ukuran kantong kami masyarakat kecil selalu terbuang percuma. Kami nilai Pemerintah terkesan loyo apalagi ketika berhadapan dengan perusahaan. Mereka terkesan selalu tidak serius membela hak-hak masyarakat yang kelak kepada mereka akan diminta pertanggungjawabkan amanah ini dihadapan Tuhan,” Kritik Mahyudin ketika dimintai komfirmasi usai pertemuan diruang rapat Komisi II Gedung DPRD Inhil, Senin (10/9)

Sekali lagi menurut Mahyudin, dalam pertemuan terakhir (25 Mei 2012.red ) pihak DPRD Inhil, Kelompok Tani dan Perusahaan (Sambu Group. Red) yang difasilitasi Pemkab Inhil di Aula Kantor Bupati Inhil, sudah diambil suatu kesepakatan, Pemerintah akan segera membentuk Tim untuk melakukan kajian guna menetapkan rumusan harga kelapa.

Empat bulan berlalu, jangankan hasil, kepastian pembentukan Tim rumusan harga kelapa-pun tidak lagi terdengar kabar beritanya.”Dibeberapa media, kami mendapatkan informasi bahwa pemerintah beberapa kali berdalih bahwa SK belum keluar, beberapa waktu kemudian, kemi masih mendengar alasannya SK belum ditanda-tangani Bupati, Kemudian minggu depan SK akan segera ditandatangani, Tim akan segera bekerja  dan berbagai bla-bla-bla yang tidak berujung. Kami bosan, apa ini kerja pemerintah ?. Apa kami disuruh mati aja?. Petani sudah lama tedzolimi pak, kami sudah tidak punya harapan penghasilan keluarga selain pohon yang katanya kebanggaan inhil ini. Jangan permainkan kami atau kami akan tuntut anda kelak dihadapan Tuhan” Ancam Mahyudin sambil mengatakan bahwa kalimat ini menggambarkan rasa kekecewaan dan apatisme yang sudah cukup tinggi terhadap yang namanya pengayom masyakat.

Dalam kesempatan itu, perwakilan petani yang juga seorang kepala Desa, Santoso juga mempertanyakan kalimat lantang yang pernah dilontarkan salah seorang anggota DPRD Inhil yang katanya siap meletakkan jabatan dengan berhenti sebagai anggota Dewan kalau persoalan harga kelapa ini tidak selesai.

Menurut Santoso, anjloknya harga kelapa ini semakin membuat masyarakat desanya resah karenan penghasilan morat-marit dan   Kesejahteraan anjlok.” Kami mohon, tolong bantu kami. Jangan biarkan kami dijajah ditanah air kami sendiri. Itu anggota Dewan yang pernah ngomong lantang, mbok mundur aja. ” Pinta Santoso

Dewan Sekali lagi Tegaskan Akan Segera Tindaklanjuti

Dalam pertemuan diruang komisi II DPRD Inhil, Ketua Komisi, Junaidi nyatakan bahwa mereka akan segera menindaklanjuti persolan ini. Menurut Junaidi, persoalan ini dulunya ditangani oleh ketua komisi II sebelum dirinya. Oleh karena itu, ia berjanji akan segera memintakan keterangan dari ketua komisi II sebelumnya untuk mempertanyakan apa dan sejauh apa persoalan ini sudah ditindaklanjuti.”Setelah kita dapatkan penjelasan dari Ketua Komisi II sebelumnya, kita juga akan segera agendakan untuk panggil Dinas Perkebunan, Pertanian dan perdagangan. Tapitentunya baru bisa kita lakukan seusai pelaksanaan PON,” Ujar Junaidi.

Yusuf Said yang juga baru bergabung di Komisi II ( sebelumnya di komisi I) menyatakan sikap keheranan. Menurut Politisi dari partai Golkar ini, selama dua tahun ia tinggalkan komisi II ternyata persoalan ini belum selesai juga.”saya usulkan kepada Ketua untuk memprioritaskan persoalan ini untuk mencarikan penyelesaian,” Ujar Yusuf Said.

Dalam pertemuan ini, selain ketua Komisi II, Junaidi, juga tampak dihadiri oleh beberapa orang anggota Komisi II lainnya, yakni, Mahidek, Edy Gunawan, Yusuf Said dan Irwandi. (fsl)