Program Pembangunan yang Dibiayai DAK 2017 Banyak Gagal, F-PKB DPRD Inhil Minta Pemkab Pedomani Aturan

Tembilahan, detikriau.org – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir menyayangkan banyaknya pelaksanaan pembangunan yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017 tidak terlaksana. Kondisi seperti ini dinilai sangatlah merugikan daerah.

“Sangat disayangkan, sepanjang 2017, pembangunan yang dibiayai melalui DAK banyak yang gagal. Dana yang sudah tersedia tidak termanfaatkan dan tentunya harapan masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan darinya, akan pupus, Ini tentu merugikan daerah” Kritisi F-PKB melalui juru bicaranya Herwanissitas dalam kesempatan Paripurna akhir November kemaren

Dengan kondisi seperti ini, FPKB saat itu meminta dan menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil untuk dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 tahun 2017 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 50 TAHUN 2017 Tentang Pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa serta DAK fisik.

“Pedomani peraturan, sehingga kejadian serupa tidak terus berulang-ulang setiap tahun , terutama diakhir masa jabatan kepala derah di tahun 2018,” tegasnya.

F-PKB mengaku tidak akan pernah bosan menyampaikan kepada Pemkab untuk  bergerak cepat sesuai dengan amanah peraturan yang berlaku.

“Persoalannya bukan pada persolaan kapan APBD diketok palu, tetapi persoalan utama adalah sangat lambatnya dalam penyelesaian administrasi , untuk menguningkan RKA saja bisa memakan waktu berbulan-bulan, belum lagi proses akan masuk lelangnya juga dalam praktiknya memakan waktu berbulan-bulan, sehingga pelaksanaan setiap tahun anggarannya selalu dimulai paling cepat dibulan Agustus dan September. Ini harus dirobah” Tekankan F-PKB./ ADV