TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Rapat lanjutan petani kelapa hibrida pola Pir Trans tiga Kecamatan dengan pihak PT. Sambu Group yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kembali menemui jalan buntu. Dengan berbagai dalih, perusahaan tetap berkeberatan untuk menerima hasil kajian tim Rumusan Harga Kelapa Fakultas Pertanian UNRI.
Pantauan jalannya rapat, Manajemen Sambu Group yang dipimpin langsung oleh Mr. Tay Chiatung (Putra Mahkota kerajaan Sambu Group, Tay Juhana yang lebih dikenal dengan Mr. T) didampingi beberapa orang manajer tetap bersikukuh bahwa rumusan harga kelapa UNRI belum mengakomodir berbagai biaya yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan.
Perusahaan menyebutkan, biaya tersebut termasuk diantaranya biaya overhead, biaya pengembangan termasuk berbagai biaya-biaya yang dituntut oleh pemerintah seperti CSR. “ini yang menyebabkan kita tetap menolak menerima pemberlakuan harga hasil rumusan tim UNRI tersebut,” Kilah Mr. Tay Chiatung.
Apa yang disampaikan oleh Tay Chiatung langsung mendapat sanggahan dari ketua Tim 9, Mahyudin. Menurutnya, dalam rumusan harga UNRI tersebut sebenarnya sudah memperhitungkan biaya tetapi sifatnya konstanta. Semua biaya dalam rumusan UNRI itu sudah tertuang. Ia meminta semua pihak memahami dengan betul hasil rumusan itu. Namun ia mengakui bahwa memang pembebanan hasil kajian UNRI secara rumusan berbeda dengan SK 628 yang langsung melakukan pemotongan biaya.
‘Betul pihak perusahaan pernah menyampaikan keberatan ini kepada kami, tapi kan seharusnya kepada Tim, silahkan sampaikan point-point keberatan perusahaan itu dimana? Tolong dijabarkan dengan tegas. Sekali lagi, rumusan harga UNRI sudah mencakup semua biaya. Kami nilai apa yang menjadi hasil kajian Universitas yang cukup bonafid di RIAU dengan pakar bertitel Profesor bukan hanya sekedar kajian tanpa dasar yang jelas. ” Bantah Mahyudin.
Asisiten II Setdakab Inhil, sekaligus Ketua Tim Koordinasi dan Fasilitasi Harga Kelapa Kab. Inhil juga meminta agar pihak perusahaan lebih mempertegas dimana letak keberatan yang mereka maksudkan”tolong ini diperjelas. Jika tidak didapatkan satu kesepakatan, saya nilai persoalan ini tidak akan ada titik temu, jadi tolong rinci apa yang menjadi keberatan perusahaan,” Pinta Syafrinal Hedy.
Sampai akhir jalan pertemuan yang juga masih dinilai pihak petani tanpa adanya keputusan yang jelas, pihak perusahaan masih tidak bersedia merinci apa yang menjadi keberatan mereka secara jelas.
Sikap tidak kooperatif pihak perusahaan ini sempat membuat Ketua Komisi II DPRD Inhil, Junaidi yang ikut menghadiri pertemuan itu berang. Junaidi dengan tegas mengambil sebuah keputusan bahwa Dewan saat itu juga memerintahkan satker terkait dalam hal ini Dinas Perkebunan Inhil untuk segera meneruskan hasil kajian rumusan harga kelapa UNRI tersebut kepihak Kementrian di Jakarta.” Hari ini juga saya minta Dishub untuk segera tindaklanjuti hasil kajian Tim UNRI tersebut dan sampaikan ke Kementrian di Jakarta. Jika perusahaan berkeberatan, silahkan sampaikan kepada pihak kementrian nantinya. Kita nilai persoalan ini harus diselesaikan dengan segera.”Tegas Junaidi sambil meminta semua pihak benar-benar memahami bahwa persoalan kelapa adalah menyangkut nasib dan kemakmuran masyarakat Inhil dan harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak.
Karena tidak ada titik temu, Asisten II Setdakab Inhil yang bertindak sebagai pimpinan rapat menyatakan pertemuan dihentikan dan Pemkab Inhil akan menindaklanjuti persoalan dalam satu langkah yang nantinya akan dirumuskan bersama pihak DPRD Inhil dan Masyarakat petani kelapa.
Pertemuan ini disamping dihadiri Tim Pemkab Inhil, pihak petani, manajemen perusahaan, beberapa stack holder terkait juga tampak dihadiri Anggota DPRD Inhil dari Komisi II yang dipimpin langsung oleh ketua komisi, Junaidi dan beberapa orang anggota, Herwanissitas, Edy Hariyanto dan Agus Salim. (dro/*0)
Semoga semangat perjuangan sampai titik terakhir buktikan pemerintah membela rakyat…. Untuk melawan penjajah di inhil
bakar aja PT. Pulau Sambu Guntung tuh
Kami tunggu nyali pemkab inhil untuk menekan penjajah kelapa di bumi inhil ini walau saya bukan orang pribumi tapi saya berang dengan sifat tidak kooperatif pt sambu group terhadap petani kelapa pirtrans dan kelapa rakyat karena satu butir kelapa diolah menjadi enam produk export atau kita demo habis pt sambu group.
Berpikirlah secara arif dan bijak..dalam menilai suatu permasalahan,yach walaupun saya tidak tau persis yang namanya sambu group tapi kita sebagai masyarakat yang bedomisi di INHIl patut bersyukur dengan keberadaan perusahaa tersebut,dimana dengan keberadaannya tersebut banyak dampaknya terhadap perekonomian kita di INHIL ini dan yang perlu di garis bawahi dengan adanya perusahaan tersebut banyak menyerap tenaga kerja yang berasal dari daerah INHIL sendiri..Pemkab & Dewan juga jangan menambah keruh air donk,,.semua pasti ada jalan keluarnya asal jangan ada yang menunggangi alias PROPOKATOR yang bisanya hanya mencari nama yanch biar di bilang PAHLAWAN gitu…
Yang perlu digaris bawahi adalah, kalau tidak tahu permaslahan masyarakatnya iya tidak usah komentar, sok jadi pahlwan untuk perusahaan. saya mohon maaf nama yang anda pake saja Tupai Buntung dan setahu saya yang namanya tupai itu suka makan kelapa yang masih kecil dan apakah dengan komentar seperti itu sama saja anda mau makan petani, Pemkab adalah bagian dari pemerintahan yang sangat tau kondisi masyarakatnya Dan Dewan merupakan adalah wakil dari masyarakat itu………
Untuk referensi anda coba lihatlah kesana, dari mana pekerjanya? berapa persenentase pendudk asli dengan pendatang? kalau untuk mensejahterakan masyarakat tempatan utamanya. Kondisi saat ini masyarakat banyak yang tidak mengerjakan kelapanya, disebabkan harga yang tidak sebanding dengan cost untuk kerja, rata 2 orang yang mengelola( memanen) biaya yang dikeluarkan selama kerja sampai dengan pembagian hasil kerja dapatnya Minus.
Mungkin kehidupan anda lebih baik tapi tolong rasakan mereka yang mengalami kesulitan?
dan renungkan berapa tahun sudah PT. PUlau Sambu Guntung Utamanya berdiri dan Apa yang telah diberikan ke Masyarakat sekitar dengan keuntungan yang berlimpah ruah mereka ambil. terima kasih.
Diamnya perusahaan pasti ada alasannya…, Saya gk yakin anggota dewan dan pemerintah disana tidak kebagian upeti….
sudah jadi rahasia umum kok…., tapi seharusnya pemerintah juga harus peduli pada nasib karyawan sambu grup, mereka juga butuh perhatian pemerintah, jgn tarikin pajak dan malakin perusahaan juga…,
cobalah main2 ke komplek pulau sambu guntung, disana semua fasilitas mulai dari jalan,listrik, air, perumahan, dermaga dan mungkin kantor pemerintahan dsna mereka yg bangun….
harga kelapa dibeli murah tetapi sambu membutuhkan cost yg besar karena banyak persoalan, selain kualitas sdm dsna yg kurang bagus juga banyaknya cost “KOORDINASI”…….
jgn main geruduk aj……, ada lebih 4 ribu orang terlibat langsung di PSG sana dan jangan lupa mereka perlu diperjuangkan juga…..
yg km butuhkan harga kelapa stabil.skrg ini harga turun naik tak jelas.perlu diperhatikan khususnya pihak yg berwenang.
kalau memang harga gak cocok sebenarnya masih banyak koq perusahaan yg mau beli kelapa tsb. kenapa diributin …?