Rahman: Bukan “ENOK” Tapi Juga Bukan “KEMUNING”

“Terkait Rencana Penetapan Ibukota Kabupaten Indragiri Selatan (INSEL)”

Tembilahan (detikriau.org) – Perjuangan panjang upaya untuk memekarkan Kabupaten Indragiri selatan (Insel) nampaknya masih belum berjalan mulus. Meski telah sepakat untuk membentuk daerah otonomi baru, letak ibukota kabupaten ternyata masih menjadi sebuah batu ganjalan. Perwakilan Masyarakat Kecamatan Enok lagi-lagi mendesak untuk kembali mempertimbangkan penetapan letak Ibukota Kabupaten di Kecamatan Kemuning.

“Bukan Enok tapi juga bukan di Kemuning. Tolong buka pikiran dan pertimbangkan dengan seadil-adilnya rencana penetapan ibukota Kabupaten Insel,” Sampaikan Ketua DPPK Insel Kecamataan Enok, Rahman melalui sambungan telepon selularnya, jum’at (28/8/15) malam

Membentuk sebuah daerah otonomi baru pastinya untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Terutama bagi Kecamatan-Kecamatan yang akan bergabung.

Menurut Rahman, jika Kemuning tetap dipaksakan sebagai Ibukota Kabupaten, “keadilan” dari sisi “rentang kendali” pastinya akan teranak tirikan.

Katanya juga, bergabung dalam Kabupaten INHIL seperti saat ini, untuk mencapai Ibukota Kabupaten, Tembilahan, masyarakat Enok hanya membutuhkan waktu jarak tempuh kurang dari 1 jam. Namun jika nantinya Insel jadi dimekarkan dan letak Ibukota tetap di Kemuning, masyarakat Enok akan membutuhkan waktu 3 hingga 4 jam untuk menuju Ibukota Insel.

“artinya pemekaran bagi kami bukannya mendekatkan titik birokasi. Ini tentunya tidak adil. Sekali lagi kami tidak meminta Enok sebagai Ibukota tapi juga bukan kemuning.” Tandasnya.

Senada, Anggota DPRD Inhil dari Fraksi Golkar, Edi Haryanto Sindrang yang mengaku hadir dalam pertemuan tokoh masyarakat Insel dengan anggota DPR RI dijakarta awal pekan ini menyampaikan pernyataan kekecewaan. Persoalan rencana letak Kabupaten sama sekali menurutnya tidak diperdebatkan dalam pertemuan saat itu.

Anggota DPRD Inhil asal Dapil Kecamatan Enok ini kembali menekankan bahwa masyarakat Enok bukannya menentang upaya pemekaran. Tetapi sekali lagi ia meminta sebelum dimekarkan agar persoalan letak ibukota harusnya kembali didudukkan.

“Saya berkali-kali dihubungi tokoh masyarakat Insel untuk menyampaikan agar persoalan letak Ibukota harus kembali di kaji dengan seadil-adilnya,” Sampaikan Edi

Dalam perbincangan melalui sambungan telepon selular itu, Edi juga menyatakan apresiasi atas upaya Bupati Inhil, HM Wardan untuk mewujudkan pemekaran Insel. Namun, ia kembali meminta agar keinginan masyarakat daaerah yang diwakilinya terkait persoalan rentang kendali harusnya tetap diprioritaskan.

Menurut Sindrang, perjuangan untuk meningkatkan harkat hidup masyarakat Kabupaten Inhil bagian selatan itu adalah sebuah pertarungan panjang. Tanpa dukungan dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, impian untuk mewujudkan daerah otonomi baru itu diyakini akan tetap menjadi sebuah impian.

“Sebelum impian itu terwujud, lakukan kajian seadil-adilnya. Mekar berarti harus adil dalam kesempatan mencapai kesejahteraan bagi seluruh calon masyarakat di daerah Kecamatan yang akan bergabung. Termasuk juga harus adil bagi masyarakat kami di Kecamatan Enok. ” Tutupnya. (dro)