RUSLI ZAINAL DINILAI ANAKTIRIKAN KADES INHIL

Terkait Belum Terealisasinya Bantuan Operasional Desa Tahun 2011 dan 2012

 TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ratusan Kepala Desa (Kades) dan Lurah se-Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) geram. Mereka menuntut agar Pemerintah Provinsi Riau untuk segera merealisasikan pencairan dana operasional desa tahunan bagi Kades dan Lurah yang belum dibayarkan untuk tahun 2011 termasuk bantuan operasional tahun 2012 yang hingga hampir berakhirnya tahun ini juga belum direalisasikan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kades Sungai Berapit Kecamatan Concong, Ediyanto, S.Th.I mewakili Kades dan Lurah se Kab Inhil kepada detikriau.org, Ahad (11/11) di Tembilahan. Menurutnya, bantuan operasional ini memiliki peran yang sangat besar untuk melancarkan operasional Desa guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Sebahagian besar wilayah Inhil merupakan kawasan perairan. Untuk tranportasi kebanyakan melalui jalur sungai dengan biaya tranportasi yang relatif cukup tinggi. Oleh karenanya kami tentu sangat berharap banyak agar bantuan operasional itu segera diberikan,” Ungkap Ediyanto menyampaikan permintaan.

Dijelaskan Ediyanto, untuk tahun 2007 hingga tahun 2010 bantuan dana ini diistilahkan dengan Tunjangan atau Dana Insentif dengan nominal sebesar Rp. 10 Juta per Desa untuk tahun 2007 dan untuk tahun 2008 hingga 2010 ditingkatkan menjadi Rp. 12 juta per Desanya dan disalurkan secara tunai kepada masing-masing Kepala Desa dan Lurah dan setiap akhir tahun, sebagai pertanggungjawaban, Kades dan Lurah menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepada Pemrov Riau.

Karena dikabarkan pengalokasian Dana yang diistilahkan sebagai Dana Insentif ini tidak memiliki dasar hukum maka mulai tahun 2011, bantuan dana ini dialihnamakan menjadi Bantuan Operasional dengan nominal hanya sebesar Rp. 6 juta per Desa.

“bantuan operasional untuk tahun 2011 ini berdasarkan keterangan yang kita dapat sudah disalurkan kepada seluruh Desa di 9 dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, sementara 3 Kabupaten lainnya, termasuk Inhil sendiri sampai hari ini belum pernah menerima. Ini yang menjadi pertanyaan kita, kenapa kabupaten lainnya diberikan sementara kita sendiri tidak?.” Tanya Ediyanto.

Terkait persoalan ini ditambahakan Ediyanto, seluruh Kades dan Lurah se Kab Inhil sudah beberapa kali mempertanyakan kepada pihak Pemrov dan terakhir saat Raker Kades dan Lurah Se Provinsi Riau baru-baru ini di Pekanbaru. Namun Ediyanto mengaku mereka kembali harus menelan rasa kekecewaan karena tidak diberikan keterangan secara jelas apa yang menjadi penyebabnya.

”Kami hanya ingin tau kebenarannya seperti apa? Kenapa Kami tidak diberikan sementara Desa di kabupaten lainnya menerima?

Apakah tidak ada kebijakan lain? Terus terang kami merasa seperti teranaktirikan padahal Gubernurnya masih orang Inhil,” Tegas Ediyanto dengan nada suara kecewa sambil menjelaskan bahwa untuk bantuan operasioan tahun 2012, hingga hampir berakhirnya tahun ini juga belum direalisasikan oleh pihak Pemrov Riau.

Menindaklanjuti persolan ini, Ediyanto mengaku bahwa seluruh Kades/Lurah se kabupaten Inhil sudah bersepakat untuk kembali mempertanyakan melalui surat resmi. Direncanakan surat ini akan langsung ditujukan kepada Gubernur Riau, Rusli Zainal paling lambat tanggal 15 November mendatang dengan tembusan kepada beberapa intansi terkait dengan harapan agar dana operasional tersebut dapat segera diberikan sekaligus  sebagai antisipasi bantuan dana operasional tahun 2012 juga juga tidak bernasib sama.

“Kami berharap Pemprov Riau dapat memberikan kejelasan dan segera merealisasikan dana operasinal desa yang belum kami terima di tahun 2011 dan 2012 ini,” pungkasnya.

Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku