TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berjanji akan melakukan pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) dan wartawan, dalam upaya meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing di lapangan.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said saat menerima aksi damai puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Inhil (AWI) terkait dengan perlakuan oknum Satpol PP yang menghalangi tugas peliputan wartawan pada kegiatan pelantikan Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa (Kades) di Gedung Daerah Engku Kelana Tembilahan, pekan kemarin.
Dikatakan Yusuf, aspirasi yang disampaikan rekan-rekan wartawan ini akan dibahas dan ditindaklanjuti secepatnya bersama Pemkab Inhil melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
Oleh karena itu, kalangan wartawan diminta untuk tidak lagi mencari siapa benar dan siapa salah, namun bagaimana mencari solusi agar ke depan persolan serupa tidak terjadi lagi.
“Tadikan sudah ada permintaan maaf dari Satpol PP. Jadi, nanti akan kami rencanakan bagaimana memfasilitasi pertemuan Satpol PP, Protokoler, Bagian Humas dan perwakilan wartawan untuk duduk bersama membahas supaya tidak terjadi konflik lagi di lapangan,” kata politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini.
Setelah itu, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman seluruh wartawan dan Kakan Satpol PP, TM Syaifullah beserta Ketua Komisi I DPRD, HM Yusuf Said sebagai komitmen agar tidak terjadi pengusiran wartawan lagi kedepannya./ Adi
BERITA TERHANGAT
Usulan Pinjam 200 M Ditolak DPRD, Ketua PAN Inhil : Segala yang Baik Lahir dari Persiapan yang Matang
Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil Hadiri Upacara Hari Sumpah Pemuda Ke-97 Tahun 2025
Ketua DPRD Inhil Serap Aspirasi Warga Lewat Reses III di Jalan Raja Ali Haji, Tirta 1, Masyarakat Menyampaikan Perbaikan Infrastruktur dan Rehabilitasi Surau Almuklisin