Siapapun Bupati, Persoalan Perkebunan Kelapa Harusnya Jadi Prioritas

Tembilahan (detikriau.org) – – Untuk mensejahterakan masyarakat Inhil haruslah menempatkan persoalan petani dalam skala prioritas. Selamatkan petani artinya selamatkan areal perkebunan yang menjadi sumber mata pencaharian utama mereka.

Penegasan ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ir Junaidi dalam rapat dengar pendapat (rdp) dengan perwakilan masyarakat Desa Pandan Sari Kecamatan Sungai Batang diruang rapat komisi II gedung DPRD Inhil, Jalan HR Subrantas Tembilahan. Senin (25/8/2014)

“terlepas siapapun Bupatinya. Jika memang ingin mensejahterakan masyarakat Inhil, selamatkan areal perkebunan kelapa karena disektor ini lebih dari 70 persen masyarakat menggantungkan hidup.” Ujar Junaidi

Persoalan kerusakan perkebunan kelapa menurut Junaidi, kini sudah menghantui hampir seluruh desa-desa di Kabupaten Inhil terutama yang berada di kawasan pesisir. Penyebab utama kerusakan disebabkan terjadinya intrusi air laut karena tidak tertata dengan baiknya sistem pengairan.

Mengatasi persolan ini menurutnya DPRD Inhil tidak pernah absen untuk mengusulkan berbagai progam penyelamatan perkebunan rakyat terutama dari intrusi air laut. Diantaranya pelaksanaan normaliasi parit maupun pembuatan tanggul dan pintu klep. Namun ia menyayangkan setakat ini, keinginan Dewan kadang tidak diterjemahkan dengan selaras oleh pemerintah daerah.

“Usulan program upaya perbaikan perkebunan rakyat ini tidak pernah sekalipun timbul dari pemerintah, seluruhnya atas usulan Dewan. Artinya kita menilai pemerintah belum memiliki komitmen serius untuk memprioritaskan persoalan ini. Padahal, untuk mensejahterakan masyarakat Inhil haruslah menyelamatkan sumber penghasilan terbesar mereka yakni perkebun kelapa,” Kembali pertegas politisi golkar Inhil ini.

Dalam kesempatan ini Junaidi juga mengtakan bahwa upaya perbaikan perkebunan kelapa masyarakat harusnya didukung prasarana yang memadai. Salah satunya melalui program 1 exavator untuk 1 desa. Jika program ini dapat terwujud ia berkeyakinan persoalan kerusakan perkebunan masyarakat bisa dapat teratasi.

“Naiknya air laut sudah menjadi penomena alam dan tidak mungkin bisa dihindari termasuk di kab Inhil. Yang bisa dilakukan hanyalah sebatas meminimalisir melalui berbagai upaya. Untuk Inhil, penyediaan prasarana, 1 alat berat untuk setiap desa saya yakini menjadi solusi terbaik. Namun untuk mewujudkannya, perlu adanya kerjasama dari seluruh desa untuk menyampaikan usulan itu pada pelaksanaan musrenbang” Pungkas junaidi. (adv dprd inhil)