Tak Hanya Dirut RSUD PH, DPRD Inhil Juga Sampaikan Kekecewaan

“Batalnya Penganggaran Pembangunan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan”

“Atau Jangan-Jangan DPRD Riau menganggap Kabupaten Inhil bukan bagian dari Bumi Lancang Kuning lagi sehingga tidak memberikan perhatian dan dukungan terhadap kebutuhan masyarakat Inhil”.

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Selain Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH) Tembilahan, ungkapan kekecewaan terhadap batalnya rencana pembangunan ruang rawat inap dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2016 juga diungkapkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Ungkapan kekecewaan tersebut disampaikan langsung Ketua Komisi IV DPRD Inhil, H Adriyanto kepada sejumlah awak media di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (7/12/2015).

“Saya atas nama Pimpinan Komisi IV DPRD Inhil kecewa, karena rencana pembangunan ruang rawat inap di RSUD PH Tembilahan batal setelah tidak lolos di pembahasan Banggar DPRD Riau,” tutur Adriyanto.

Padahal, jelas Adriyanto, sebelumnya telah dilakukan ekspose tentang kebutuhan RSUD PH Tembilahan, seperti ruang rawat inap dan ruang rawat jalan, yang dihadiri langsung oleh Plt Sekda dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

“Ketika itu, Pemkab Inhil sudah menyanggupi pembangunan ruang rawat jalan sebesar Rp 23 M. Sedangkan, pembangunan ruang rawat inap meminta bantuan dari provinsi sebesar Rp 17 M,” terang Adriyanto.

Untuk keperluan tersebut, manajemen RSUD PH Tembilahan telah melakukan pertemuan dengan Bappeda dan Anggota DPRD Riau, khususnya yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Inhil.

“Dari pertemuan ini, diharapkan kawan-kawan di DPRD Riau dapat mengawal rencana kita dan mereka sudah berkomimen untuk membantu terlaksananya pembangunan ruang rawat inap di RSUD PH Tembilahan,” tambahnya.

Namun hari ini, setelah rencana pembangunan ruang rawat jalan sudah dianggarkan di APBD Inhil sebesar Rp 23 M, malah rencana pembangunan ruang rawat inap yang diusulkan Bappeda Riau ditolah oleh Banggar DPRD Riau.

“Karena itu, kita mempertanyakan komitmen Anggota DPRD Riau, khususnya yang berasal dari dapil Inhil terhadap upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Inhil,” katanya.

Atau jangan-jangan, lanjut politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Inhil ini, DPRD Riau menganggap Kabupaten Inhil bukan bagian dari Bumi Lancang Kuning lagi, sehingga tidak memberikan perhatian dan dukungan terhadap kebutuhan masyarakat Inhil.

“Untuk urusan wajib seperti kesehatan ini saja sudah tidak memberi bantuan, bagaimana yang lainnya,” tutup Adriyanto. (adi)