Tanggapi Pengaduan Perwakilan Petani Inhil, Dirjen Kementan Agendakan panggil Gubernur se Indonesia

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kunjungan perwakilan petani kelapa PIR Trans Kabupaten Indragiri Hilir ke Dirjen Kementrian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta mendapatkan tanggapan positif. Sebagai tindak lanjut, Kementan menyatakan akan segera menjadwalkan pemanggilan kepada semua Dirjen terkait serta  Gubernur di Seluruh Indonesia. 

Pernyataan ini disampaikan oleh ketua perwakilan petani Kecamatan Pulau Burung dan Kecamatan Teluk Belengkong, Mahyudin S.Pdi kepada Harian Vokal di Tembilahan akhir pekan kemaren, sabtu (24/11).

Dijelaskan ketua perwakilan petani yang berjuang berbendera Kelompok sembilan ini, pihak Dirjen mengaku selama ini tidak pernah mendapatkan laporan adanya persoalan tentang petani kelapa di Inhil khususnya Petani kelapa hibrida Pola Pir Trans. Dirjen Kementan menanggapi dengan respon yang sangat baik bahkan dengan tegas Inhil dinyatakan sebagai daerah yang menjadi penggagas pertama hingga perlu dilakukannya penelaahan kembali pola tata niaga kelapa dan PIR Trans.

“Dalam pertemuan itu juga kita sempat sampaikan bahwa harga kelapa bulat di Inhil hanya dihargai Rp. 500 per butir. Ir Elis Yuningsih, MM (Kasi Penyiapan Teknologi Subdit Budidaya Dirat Tanhun Ditjenbun Kementan RI.red) dan Ir Agus Sutarman, MM (BPSDMP Ditjenbun Kementan RI) terlihat kaget dan tersenyum kecut.” Kisah Mahyudin.

Sebagaimana agenda sebelumnya, ditambahkan Mahyudin, disamping mempertanyakan persoalan harga kelapa, mereka juga menyampaikan beberapa persoalan lainnya diantaranya persoalan kerusakan tanggul, kejelasan pertanggungjawaban asuransi kebakaran kebun, masalah kredit yang dibebankan kepada petani serta berberapa persoalan lainnya. Petani saat itu juga kembali menyampaikan desakan agar kementrian untuk segera melakukan revisi SK 628 tahun 1998 tersebut. “Dengan tanggapan dan sambutan baik Kementan, kami cukup merasa optimis perjuangan ini akan membuahkan hasil baik.”Pungkas Mahyudin

Keberangkatan perwakilan petani kelapa kejakarta yang didampingi Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir,Kuswari ini sebagai tindaklanjut setelah dilakukannya beberapa kali pertemuan dengan PT Sambu Group yang tidak juga berbuah baik. Pihak petani dibantu Pemkab dan DPRD Inhil berharap dengan pertemuan dengan pihak Kementan ini akan terbitnya regulasi yang jelas tentang tataniaga kelapa dan dilakukannya revisi SK 628 tersebut. (dro/*0)