“Polres Inhil Awali dengan Bersih-Bersih di Internal”
DARI kiri ke kanan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara RI Dwi Priyatno, Jaksa Agung H.M. Prasetyo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Polri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (21/10/2016) mengumumkan Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) resmi mulai bekerja.*
Tembilahan, detikriau.org – Komitmen Pemerintah untuk memberantas praktik pungli tampaknya tidak main-main. Mendukung suksesnya gerakan yang diluncurkan Presiden RI Joko Widodo ini, pemerintah meminta peran aktif masyarakat.
Pengaduan bisa disampaikan kepada Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) melalui http://saberpungli.id/ atau sms ke nomor 1193 atau menghubungi call center 193.
“Satgas ini terbuka masukan dari masyarakat, artinya terbuka pelibatan masyarakat langsung. Jadi yang mencari di mana tempat-tempat terjadi pungli tidak hanya satgas, tidak hanya unit saber pungli, tapi masyarakat diminta ikut aktif melaporkan langsung kepada satgas saber pungli,” ucap Menko Polhukam Wiranto dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (21/10/2016) dikutip melalui laman detik.com.
“Diharapkan ada cross check dari masyarakat, kalau dari satgas kurang cepat, masyarakat bisa beri laporan. Ini sangat akurat dari masyarakat karena masyarakat mengalami langsung,” ujarnya.
“Terpenting identitas pelapor dirahasiakan. Jangan sampai masyarakat ragu, dengan begitu masyarakat silakan lapor,” tegas Wiranto.
Namun meski layanan tersebut sudah tersedia, Wiranto menyebut operator Satgas Saber Pungli masih dalam persiapan karena Perpres baru ditandatangani Presiden Jokowi hari ini. Sekretariat Satgas ada di kantor Kemenko Polhukam.
Prepres Nomor 87 Tahun 2016 sebagai payung hukum pelaksanaan pemberantasan pungli telah ditandatangani Presiden. Saber pungli ini berada di bawah komando Menko Polhukam. Anggota Satgas terdiri dari Polri, Kejaksaan Agung, Kemendagri, Kemenkumham, PPATK, Ombudsman, BIN dan POM TNI.
Satgas itu memiliki empat fungsi, yakni intelejen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan serta yustisi.
Saber Pungli akan memantau sektor pelayanan publik dari Aceh hingga Papua.
Sementara itu, dikomfirmasi detikriau.org melalui sambungan selularnya, Kapolres Inhil, AKBP Dolifar Manurung SIK menyatakan kesiapan untuk mendukung suksesnya upaya pemberantasan praktik pungli ini.
“Kita akan tertibkan kedalam dulu,” Tegas Kapolres. Jum’at (21/10/2016)./*/Am/dro
BERITA TERHANGAT
Tahun 2025,Kejari InHil Selamatkan Keuangan Negara Rp 1,6 M
Bupati Inhil Hadiri Perayaan Natal Oikumene 2025
3.983 Pegawai Pemerintah PPPK Paruh Waktu Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Resmi Menerima SK Pengangkatan oleh Bupati Inhil Herman