TEMBILAHAN (www.detikriau.org)–Jika tidak ada aral melintang, Management Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Tembilahan merencanakan akan mendatangkan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) Provinsi Riau Kamis (12/4).
Langkah itu diambil manageman RSUD menyusul rencana pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang nantinya diharapkan di mulai awal tahun 2013 mendatang, RSUD Puri Husada sudah menerapkan sistem tersebut secara penuh dan dapat mengelola keuangan sendiri.
“Selain BPKB kita juga berenacana mendatangkan pihak-pihak yang memiliki kewenangn dalam persoalan ini,” ungkap Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan dr Iriyanto, Senin (9/4).
Kedatangan BPKP dijelaskanya, akan di hadiri oleh Sekertaris Daerah (Sekda) dan Satker terkait, dalam hal ini Bappeda, Dinas Kesehatan, Bagian Keuangan serta stake holder terkait lainnya. Usai mendengarkan keterangan BPKP, kata Iriyanto, dilanjutkan dengan melakukan study banding kunjungan di Rumah Sakit Umum Mawardi Solo, Jogjakarta, guna mendapatkan pembelajaran terhadap BLUD RSUD disana.
“Guna menyerap ilmu yang sudah diterapkan disana, kami akan ikuti langkah-langka untuk menuju BLUD. Mudah-mudahan di akhir 2012 ini pembelajaran tentang BLUD RSUD betul-betul sudah tuntas secara total sehingga dapat diterapkan disini,” imbuhnya.(fen)
BERITA TERHANGAT
Tahun 2025,Kejari InHil Selamatkan Keuangan Negara Rp 1,6 M
Bupati Inhil Hadiri Perayaan Natal Oikumene 2025
3.983 Pegawai Pemerintah PPPK Paruh Waktu Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Resmi Menerima SK Pengangkatan oleh Bupati Inhil Herman