Jakarta (detikriau.org) – Untuk peningkatan efektifitas kerja, PNS harus bekerja full 7 hari dalam seminggu. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan kepada masyarakat tidak perlu lagi dibatasi dengan adanya hari libur.
Usulan ini disampaikan oleh Ormas sayap PKB, Garda Bangsa, Annas Nasihin. Ia mengusulkan agar pemerintahan Jokowi-JK memberlakukan tujuh hari kerja. Dia menilai selama ini fungsi pengawasan PNS kurang sehingga perlu ada reformasi birokrasi.
Menurut Anas, reformasi birokrasi bukan hanya struktur kerja, tapi juga irama kerja, sehingga pemerintahan ke depan bisa lebih efisien, efektif dan reponsif. “Pemerintah bisa di disebut responsive jika PNS-nya bisa bekerja tujuh hari full tanpa hari libur. Tapi, tidak harus full juga kerjanya. Maksud saya hari liburnya bisa dipilih,” kata Anas dalam sebuah seminar dikutip dari suaranews.com.
Dalam seminar itu, Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla nyatakan akan mempertimbangkan usulan ini.
“Ini satu ide menurut saya revolusi dari Garda Bangsa bahwa libur pegawai pemerintah dibagi beberapa tahap, sehingga bekerja bisa dilakukan tujuh hari seminggu dengan sistem libur yang dibikin pilihan beberapa hari,” kata Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Eko Sanjoyo di sela-sela Seminar Kebangsaan yang digelar Fraksi PKB MPR di Jakarta kemaren.(dro)
BERITA TERHANGAT
Di Halalbihalal IPDN Jatinangor Wamendagri Bima Arya Tegaskan Komitmen Dukung IPDN Lahirkan Lulusan Berkarakter
Isu Dugaan Pengawalan Preman Menuju Universitas Malahayati Dibantah oleh Dandenpomal Lampung : Kami Datang Berdasarkan Surat Perintah dan permohonan Pihak Yayasan
Gubri Abdul Wahid Hadiri Kegiatan Penguatan dan Percepatan Pembangunan Daerah PKB