Tolak BBM, Puluhan Mahasiswa Demo Pemkab dan DPRD Inhil

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)-Sejumlah warga yang diwakili Aliansi Mahasiswa Inhil mengirim kado kepada Pemkab dan DPRD Kabupaten Inhil.

Kado yang berisikan sepotong kain putih dengan beragam tulisan dan luapan kekecewaan dari masyarakat Kabupaten Inhil tersebut, diserahkan oleh perwakilan mahasiswa ketika menggelar demo menolak kenaikan harga BBM, Kamis (20/6).

Pantauan lapangan, puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Inhil mulai melakukan aksinya dari Rektorat Unisi Tembilahan. Dibawah pengawalan aparat kepolisian, mereka mulai bergerak menuju Bundaran Tugu Upakarti yang terletak di depan kampus milik Pemkab Inhil tersebut.

Di tempat itu, para mahasiswa berkumpul sejenak dan melakukan orasi mengecam serta menolak kebijakan Pemerintah Pusat yang akan menaikan harga BBM. Pasalnya, keputusan tersebut dinilai tidak berpihak dan menyengsarakan masyarakat.

Setelah menyelesaikan orasinya, para mahasiswa kembali melanjutkan aksi mereka dengan berjalan kaki menuju Kantor Bupati Inhil. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, H Rudiansyah yang didampingi Kepala Dinas Kehutanan, HM Thaher serta Kepala Satpol PP Kabupaten Inhil, Martha Haryadi.

Meski sempat melakukan orasi di depan Kantor Bupati, puluhan massa yang dipimpin Koordinator Lapangan, Syar’i ini, akhirnya meminta pihak Pemkab Inhil untuk berdialog di salah satu ruangan di kantor tersebut.

Pada dialog itu, mahasiswa secara tegas menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah, untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan terhadap tuntutan tersebut oleh Pemkab Inhil.

“Kami meminta Pemda Inhil menindaklanjuti pernyataan aksi sebelumnya, yang disepakati bersama untuk menolak kenaikan harga BBM. Selain itu, pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan meninjau kembali kebijakan BLSM, karena bukan kebijakan yang tepat untuk membantu masyarakat,” tegas Syar’i.

Menanggapi tuntutan mahasiswa tersebut, Pemkab Inhil yang diwakili Rudiansyah menjelaskan, bahwa kebijakan untuk menaikan harga BBM itu merupakan keputusan dari Pemerintah Pusat dan telah pula disetujui pihak DPR. Sehingga, mau tidak mau seluruh pihak harus mengikuti dan menjalankan apa yang telah diputuskan itu.

“Tuntutan ini akan kami terima dan ditandatangani untuk selanjutnya diteruskan ke pimpinan,” ujar Rudiansyah.

Seusai melakukan dialog dengan Pemkab Inhil, puluhan massa kembali menuju ke Rektorat Unisi Tembilahan, untuk kemudian melanjutkan aksinya ke Gedung DPRD Kabupaten Inhil dengan menggunakan sepeda motor.

Sesampainya di Gedung DPRD Kabupaten Inhil, massa juga melakukan orasi yang sama, yakni menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Mereka meminta anggota DPRD Kabupaten Inhil, yang merupakan wakil masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan keresahan masyarakat terkait kebijakan naiknya harga BBM.

Di hadapan Zulkifli, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Inhil dari Fraksi PDI Perjuangan, Syar’i yang mewakili massa juga menyampaikan beberapa tuntutannya, yakni meminta DPRD Inhil untuk ikut serta menolak kenaikan BBM, demi kemakmuran umat dan bangsa.

“Kita juga minta DPRD Inhil benar-benar menyalurkan aspirasi rakyat sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Syar’i.

Saat itu, juga dilakukan penandatangan pernyataan sikap antara pihak mahasiswa dengan DPRD Kabupaten Inhil, yang diwakili Zulkifli. Massa berharap, dengan adanya penandatangan tersebut, apa yang menjadi tuntutan mereka dapat terpenuhi.

“Kita dari DPRD Kabupaten Inhil akan tetap memperjuangkan aspirasi dan keluhan dari masyarakat,” tegas Zulkifli.

Setelah melakukan aksinya, puluhan massa kembali ke Rektorat Unisi Tembilahan, dan akhirnya membubarkan diri.(dro/*)