Tolak Wacana Perda SRG, GPM Demo ke Gedung Kantor DPRD dan Bupati Inhil

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Tolak rencana pembuatan Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Resi Gudang (SRG)Sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiswa (GPM) melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD dan Pemkab Inhil, Senin (23/11/2015).

Demo yang mendapat kawalan dari puluhan aparat kepolisian dan Satpol PP tersebut diterima Wakil Ketua DPRD Inhil, DR Ferryandi didampingi Ketua Komisi II, Amd Junaidi dan beberapa anggota DPRD Inhil lainnya.

Pada kesempatan itu, perwakilan massa menyatakan bahwa mereka menolak rencana Pemda dan DPRD Inhil untuk menerapkan SRG pada komoditi kelapa di Negeri Seribu Parit.

“Kami menyatakan menolak pembuatan Perda tentang SRG untuk kelapa di Inhil dan mendorong agar membangun Badan Usaha Milik Daerah dan Desa saja,” tutur Syaifuddin Ikhwan di ruang Badan Anggaran DPRD Inhil.

Menanggapi pernyataan mahasiswa tersebut, Ketua Komisi II DPRD Inhil, Amd Junaidi menjelaskan, pada prinsipnya apa yang menjadi alasan mahasiswa menolak RSG sama dengan tujuan DPRD Inhil, yakni mensejahterakan petani dan melepaskan masyarakat dari cengkeraman pemilik modal.

“Tujuan kita sama, cuma berbeda sudut pandang. Untuk itulah, saat ini kami masih menyamakan persepsi sebelum membahas lebih lanjut Ranperda ini,” terangnya.

Senada dengan itu, Anggota Komisi II DPRD Inhil, Edy Gunawan menegaskan bahwa sejauh ini pembahasan Ranperda belum bisa dilanjutkan, karena Keputusan Menteri terkait hal tersebut belum terbit.

“Kita terima masukan yang disampaikan dan akan jadi bahan pertimbangan dalam pembahasan nanti jika Kementerian terkait sudah menyetujui kebijakan ini,” tambahnya.

Usai menyampaikan aspirasinya ke gedung perwakilan rakyat di Jalan HR Soebrantas Tembilahan, rombongan bertolak menuju ke Kantor Bupati Inhil, Jalan Akasia Tembilahan.

Saat itu, perwakilan massa juga menyampaikan aspirasi serupa seperti di Gedung DPRD, yang diterima langsung oleh Plt Sekda, Fauzar didampingi Asisten I Setda, Darussalam dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Setelah mendengar aspirasi yang disampaikan perwakilan massa, Plt Sekda berjanji akan menyampaikannya kepada pimpinan daerah, guna mengambil keputusan lebih lanjut.

“Sebelum kebijakan ini ditetapkan, kita akan mengadakan eksposes, dengan mengundang semua kalangan yang terkait untuk mendapat berbagai masukan demi pembangunan dan kemajuan daerah,” imbuhnya. (adi)