Tujuan Organisasi Demi Kepentingan Anggota Bukan Pihak lain

Tembilahan (www.detikriau.org) – Apapun bentuk organisasi, pada dasarnya didirikan bukan  untuk kepentingan pihak lain tetapi demi memperjuangkan kepentingan anggota.

Pernyataan ini disampaikan Bupati Inhil, H Indra Muchlis Adnan dalam pidatonya pada acara pengukuhan Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Forum Komunikasi Kepala Desa dan Lurah (FK2DL) dan Forum Sekretaris Desa Indragiri Hilir (FSDI) periode 2013 – 2017 di Gedung Tasik Gemilang, Jalan baharudin Jusuf, Selasa (19/3) malam.

Menurut Bupati, program DPK FK2DL yang disampaikan ketuanya, Ediyanto menunjukkan bahwa organisasi yang baru dibentuk ini haruslah mendapatkan aplaus.”Upaya peningkatan ekonomi kepala desa dan lurah melalui upaya penciptaan peluang usaha serta pengupayaan pengingkatan sdm Kades dan Lurah yang diprogramkan FK2DL jelas sebuah niat yang bagus. Organisasi memang didirikan untuk memperjuangkan kepentingan anggota bukan kepentingan orang lain,” Ujar Bupati.

Dengan meningkatnya SDM, Kepala Desa dan Lurah tentu akan lebih memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengelola seluruh sumber daya yang ada demi mempercepat pembangunan yang nantinya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Demikian juga dengan upaya penciptaan peluang usaha sebagai sumber ekonomi Kades dan Lurah diharapkan akan mampu meminimalisir kemungkinan untuk terjerumus dengan melakukan perbuatan korupsi.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menitipkan pesan kepada FK2DL dan FSDI untuk memberikan sosialisasi yang baik dan jelas ditengah-tengah masyarakat. Hal ini dinilai penting agar masyarakat tidak mudah terpropokasi dan menilai sesuatu dari sudut pandang yang tidak tepat.

Bupati memberikan perumpamaan, jika di Solo, kepemimpinan Joko Widodo, jika dipertanyakan kepada masyarakat kenapa masih ada badan jalan yang rusak dan belum diperbaiki, masyarakat menjawab bahwa anggaran yang dimiliki pemerintah kurang. Tetapi, kata Bupati, jika ditanyakan kepada masyarakat di Inhil, diberikan jawaban bahwa dananya di Korupsi.” Hal ini menunjukkan bukti bahwa sosialisasi kita kepada masyarakat belum terlaksana dengan baik. Peran ini yang salah satunya harus dilakukukan FK2DL dan FSDI untuk menyampaikan fakta yang benar kepada masyarakat,” Harap Bupati.

Dalam setiap Musrenbang, kebutuhan dana pembangunan yang diusulkan dari seluruh daerah di Inhil mencapai angka lebih dari 4 Triliyun. Sementara dana yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan, hanya berada pada kisaran 700-an Milyar. Dengan keterbatasan anggaran, pembangunan tidak bisa dilakukan sekaligus tetapi bertahap berdasarkan skala prioritas.

Untuk anggota FSDI, Bupati juga menyampaikan agar bersyukur. Jabatan sebagai Sekretaris Desa, dulunya sebuah jabatan yang sangat tidak diminati. Tapi kini dengan semakin meratanya pembangunan Desa berkat program Desa Mandiri, Jabatan Kepala Desa kini menjadi jabatan bergengsi.

Kegiatan pengukuhan FKKDL dan FSDI ini, selain dihadiri Bupati juga tampak dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD, Muslimin dan beberapa anggota, Unsur Muspida, Pejabat dilingkungan Setdakab Inhil, Federasi RT dan RW se Inhil, Komunitas Emak Sehat dan Undangan.(dro)