Wabup Inhil Buka Rakor FPK

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Tingginya heterogenitas di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sering disikapi dengan hal negatif oleh sebagian kalangan masyarakat. Kedepan Wakil Bupati (Wabup) Inhil, H Rosman Malomo mengatakan hal itu harus ditiadakan.

Jika heterogenisme sering ditanggapi sebagai hal neggatif, maka tidak jarang akan menimbulkan konflik horizontal maupun konflik vertikal ditengah-tengah masyarakat. Kata wabup,  heterogenitas disuatu daerah harus diimbangi dengan sistem informasi dan  pelayanan yang baik, sebagai antisipasi adanya gesekan.

Pada acara pembukaan rapat koordinasi (Rakor) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang di taja Kesbangpol Inhil, Rosman Malomo menegaskan bahwa permasalahan yang muncul dan berdampak pada gesekan sosial, politik, ekonomi dan organisasi masyarakat (ormas). Bahkan kata Rosman banyak yang berpendapat bahwa perkembangan politik, sosial, ekonomi dan budaya  semakin memprihatinkan.

Kekawatiran demikian menjadi semakin nyata ketika satu permasalahan dialami oleh setiap warga negara. Sehingga dampaknya memudarkan rasa nasionalisme dan bahkan melupakan nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi bangsa selama ini. Akibat dari semua itu banyak yang kehilangan nilai-nilai budaya yang justru selama ini menjadi kekuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Yang paling fatal adalah kalau kita kehilangan rasa persaudaraan yang akan mendorong terjadinya dis-orientasi dan perpecahan diantara masyarakat. Dimana keharmonisan yang selama ini terjaga hilang begitu saja,” ungkap wabup Inhil Rosman Malomo, Selasa (8/10) di Tembilahan.

Permasalahan kehidupan sosial merupakan salah satu akibat dari semua krisis yang ada, sehingga akan melahirkan ancaman desintegrasi bangsa. Apalagi bila melihat bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural seperti beragamnya suku, ras, budaya, agama dan berbagai aspek politik lainnya. Demikian pula dengan kondisi geofrafis negara kepulauan yang terbesar.

Semua itu kata Rosman akan mempengaruhi terjadinya konflik  sosial yang dapat merugikan dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Keberadaan FPK dikatakan yang bersangkutan merupakan salah satu wadah yang dibentuk pemerintah sebagai respon dan wujud penghargaan terhadap kemajemukan masyarakat Inhil.

Pada dasarnya FPK dibentuk dalam rangka mengatisipasi timbulnya permasalahan sosial ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. FPK dituntut bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kebersamaan dan persaudaraan.

“Setidaknya keberadaan FPK dapat memberikan alternatif dan sumbangsih pemikiran bagi kita bersama guna menyelesaikan beragam permasalahan yang berhubungan dengan ras, suku dan golongan,”ujarnya. (dro/*1)