WAKIL GUBERNUR RIAU MENERIMA “SIKOMPAK AWARD” TINGKAT NASIONAL

“PEMBINA TERBAIK ASPEK KELEMBAGAAN UPK”

Jakarta (detikriau.org) – Gubernur Riau yang diwakili wakil Gubernur Ir. H. Arsyad Juliandi Rachman menerima Si Kompak Award Tingkat Nsional karena dinilai sebagai Pembina terbaik Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam Aspek Kelembagaan.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono setelah membuka secara resmi rapat kerja nasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ( PNPM – MPd ) di Hotel Grand Sahid Jakarta,Kamis (5/6/14) keamren. Acara yang dihadiri oleh kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten se Indonesia ini merupakan wujud perhatian pemerintah dalam melaksanakan amanat dalam mengentaskan kemiskinan melalui program pemberdayaan.

Wakil Gubernur Riau, Ir. H. Arsyad Juliandi Rachman menyampaikan kegembiraannya atas kerja keras yang telah dicapai oleh TIM Kerja sehingga penghargaan tertinggi sebagai Pembina bagi program yang menyentuh masyarakat ini bisa membuahkan sebuah kepercayaan, khususnya kepercayaan dalam membina masyarakat sehingga tujuan program dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan bisa terwujud dengan terciptanya kelembagaan UPK yang kuat.

” Hal yang terpenting dalam program ini adalah masyarakat bisa merasakan manfaat secara langsung sehingga memberikan perubahan bagi hidup yang lebih baik. Keberadaan UPK bisa memberikan manfaat sebagai lembaga milik masyarakat desa, baik memberikan bantuan pemodalan, pelatihan keterampilan, dan keterampilan dalam mengelola kegiatan di desa dengan pola-pola yang ideal sesui prinsip bernegara, yakni transparan, gotong royong, non diskriminasi, partisipasi dan lain-lain. Program ini dilakukan untuk Lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejateraaan dan kemandirian masyakarakat pedesaan, “Sampaikan Wagubri

Seperti diketahui, ditambahkannya, UPK adalah unit yang mengelola kegiatan di perdesaan, baik pembangunan fisik maupun dalam penyaluran pemodalan kepada masyarakat. Di dalam pengelolaan lembaga ini dipilih masyarakat perdesaan yang didampingi oleh fasilitator sehingga program berjalan dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip yang manusiawi, prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yang diantaranya mengutamakan partisipatif, gotong royong, nondiskriminasi, musyawarah untuk mufakat , transparans dan lainnya.

Saat ini saja asset yang dimiliki seluruh UPK se provinsi Riau yang terdiri dari 59 kecamatan nilainya sebesar Rp 183 Miliar, Diperhitungkan untuk 1 UPK di kecamatan bisa mengelola Rp 2 Miliar sampai Rp 4 Miliar. Aset UPK tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat desa dalam program perguliran Simpan pinjam perempuan untuk modal usaha, yang bisa menguatkan ekonomi keluarga

Dalam seleksi anugrah si Kompak Award ini, provinsi Riau mengusulkan UPK Pangkalan Kerinci sebagai utusan yang mewakili Provinsi Riau untuk ditandingkan dengan provinsi lainnya. Dalam proses yang berkompetisi dengan 33 Provinsi lainnya, akhirnya 3 Provinsi diantaranya Riau, aceh dan Sulawesi Utara mendapat penghargaan dalam kategori UPK dan Riau menang dalam aspek kelembagaan.

Wakil Gubernur Riau berharap, kedepannya akan terus dilakukan terobosan-terobosan untuk mewujudkan pendampingan kepada masyarakat lebih maksimal lagi, sehingga bisa memenuhi harapan masyarakat Program PNPM Mandiri Perdesaan semakin dicintai dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup utamanya masyarakat miskin yang membutuhkan pemberdaan.

Wakil Gubernur Riau Ir. H. Arsyad Juliandi Rachman juga menegaskan bahwa program PNPM – MPd yang mengantarkan Provinsi Riau menjadi provinsi yang diperhitungkan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat, mendorong peningkatan kwalitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perdesaan.

Acara Rakernas PNPM – MPd juga diisi paparan dari kepala Bappenas, menteri keuangan, menteri dalam negeri yang membahas tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan, kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam implementasi undang – undang Desa. Rakernas PNPM – MPd kali ini mengangkat tema keberlanjutan pemberdayaan masyarakat menuju desa yang mandiri, sejahtera.(rls)