3 Juli 2026

Media Ekspres

Mengulas Berita dengan Data Akurat

DPRD Inhil Gelar Sidang Paripurna Milad ke 61 Kabupaten Inhil Tahun 2026

Inhi.mediaekspres.co. Peringatan Milad ke-61 Kabupaten Indragiri Hilir berlangsung khidmat dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang dihadiri Gubernur Riau, Bupati Indragiri Hilir, anggota DPRD Provinsi Riau, kepala daerah tetangga, serta berbagai unsur masyarakat.

Oplus_131072

Momentum tersebut menjadi ajang refleksi perjalanan panjang pembangunan daerah sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan masa depan yang lebih maju dan sejahtera.

Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Iwan Taruna, S.T., M.Si, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Menurutnya, kehadiran berbagai elemen masyarakat menunjukkan besarnya kepedulian terhadap pembangunan daerah.

“Kehadiran bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian menjadi bukti nyata rasa cinta, kebersamaan, dan kepedulian terhadap kemajuan daerah yang kita banggakan ini,” ujarnya.


Pada kesempatan tersebut, Iwan Taruna juga menyampaikan penghormatan kepada para tokoh pendiri daerah, pejuang pemekaran, serta seluruh pihak yang telah berjasa dalam lahir dan berkembangnya Kabupaten Indragiri Hilir. Ia menegaskan bahwa pembangunan yang dinikmati saat ini merupakan hasil dari perjuangan panjang para pendahulu.

Oplus_131072

“Apa yang kita nikmati hari ini tidak hadir begitu saja, melainkan merupakan hasil perjuangan panjang yang harus terus kita jaga, kita rawat, dan kita lanjutkan,” katanya.

Lebih lanjut, Ketua DPRD menyoroti tantangan pembangunan yang dihadapi daerah dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait keterbatasan ruang fiskal, efisiensi anggaran, dan defisit APBD. Meski demikian, DPRD bersama pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan pembangunan dengan memprioritaskan sektor-sektor strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Defisit anggaran bukanlah alasan untuk berhenti melangkah, melainkan tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras, inovasi, dan kebersamaan,” tegasnya.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Kabupaten Indragiri Hilir tetap mencatat perkembangan positif, salah satunya melalui capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 yang mencapai 70,74 persen. Menurut Iwan Taruna, capaian tersebut membuktikan bahwa keterbatasan anggaran tidak menghalangi semangat pembangunan.

“Dengan perencanaan yang baik, sinergi seluruh pemangku kepentingan, serta dukungan masyarakat, pembangunan tetap dapat berjalan dan memberikan hasil yang nyata,” ungkapnya.

Mengusung tema Milad ke-61, “Syukuri Anugerah, Bangkitkan Marwah”, Ketua DPRD mengajak seluruh masyarakat menjadikan rasa syukur sebagai energi untuk terus membangun daerah.

Ia menegaskan bahwa marwah daerah harus dijaga melalui persatuan, kerja keras, dan komitmen bersama.

“Bangkitkan marwah berarti menjaga kehormatan masa lalu, memperkuat kualitas masa kini, dan mewariskan kebanggaan bagi generasi yang akan datang,” tutup Iwan Taruna

Bupati Inhil H. Herman memaparkan kilas balik sejarah daerah yang resmi dimekarkan dari Kabupaten Indragiri pada 14 Juni 1965 silam.

Selama lebih dari enam dekade, wilayah berjuluk Negeri Seribu Parit ini telah mengalami kemajuan yang signifikan di berbagai sektor pembangunan berkat kerja keras para pendahulu yang didukung penuh oleh warga.

Namun, ia tidak menampik bahwa dengan status sebagai kabupaten terluas di Provinsi Riau yang memiliki bentang wilayah mencapai lebih dari 18 ribu kilometer persegi, Inhil memikul beban tantangan infrastruktur yang sangat masif, sehingga koordinasi erat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat mutlak diperlukan agar akselerasi pembangunan merata hingga ke pelosok desa.

 Bupati Herman kembali menegaskan keberpihakan pemerintah daerah terhadap sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal.

Salah satu langkah konkret yang sedang diperjuangkan secara agresif adalah desakan kepada pemerintah pusat terkait usulan penetapan harga minimal komoditas kelapa sebesar Rp5.000 per kilogram.

Kebijakan proteksi harga ini dinilai sangat vital karena kelapa bukan sekadar komoditas perkebunan biasa, melainkan identitas daerah dan sumber penghidupan utama bagi mayoritas masyarakat Indragiri Hilir yang membutuhkan kepastian serta perlindungan ekonomi di masa mendatang.(Galeri)