Alasan Demokrat Walk Out dari Paripurna RUU Pilkada

Fraksi Demokrat mengaku tidak mendapatkan dukungan pada saat lobi

Jakarta – Semalam, dalam rapat paripurna DPR, Fraksi Partai Demokrat walk out dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Syarief Hasan, mengaku tak mendapat dukungan saat berada di lobi fraksi.

“Sebenarnya, semalam itu kami dalam posisi sangat sulit karena untuk menggolkan sepuluh poin saat perbaikan UU pemilih langsung di lobi fraksi tak didukung,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 26 September 2014.

Syarif mengatakan setelah tak mendapatkan dukungan dalam lobi fraksi, partai ini tak mendapatkan dukungan, partainya akhirnya memutuskan untuk walk out.

“Pada saat lobi fraksi tidak ada dukungan, ketua fraksi kami melihat bahwa tidak ada dukungan. Ya, akhirnya walk out,” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, Syarief mengatakan partainya belum berpikir untuk melakukannya. “Kalau uji materi, saya pikir kami belum sampai ke sana. Saya melihat saja perkembangannya nanti,” katanya.

Pada sidang paripurna yang berakhir Jumat 26 September 2014 dinihari, sebanyak 229 anggota DPR memilih opsi pemilukada oleh DPRD dan 135 legislator memilih pemilukada langsung oleh rakyat.

Opsi pertama didukung Partai Golkar (73 dari 84 anggota), PKS (55 anggota), PAN (44 anggota), PPP (32 anggota), dan Partai Gerindra (22 anggota). Sedangkan pilihan kedua didukung PDIP (88 anggota), PKB (20 anggota), dan Hanura (10 anggota). Kelompok ini mendapatkan tambahan dukung dari sejumlah anggota fraksi lain yang berbeda sikap, yaitu 11 suara dari legislator Golkar dan 6 suara dari Partai Demokrat. (Vivanews)