Bupati Herman Perjuangkan Harga Kelapa Inhil, Surati Menteri Pertanian, Minta Harga Acuan Kelapa Rp5.000/Kg

Inhil. Mediaekspres. Co. Bupati Indragiri Hilir H Herman resmi menyurati Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk meminta pemerintah pusat menetapkan harga acuan kelapa bulat sebesar Rp5.000 per kilogram. 

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terhadap kondisi petani kelapa yang belakangan menghadapi tekanan akibat anjloknya harga jual di tingkat lapangan.

Surat resmi yang dikirimkan Bupati Herman itu berisi permohonan agar pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian turun tangan menjaga stabilitas harga komoditas kelapa yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Indragiri Hilir. 

Daerah yang dikenal sebagai salah satu sentra kelapa terbesar di Indonesia itu dinilai sangat rentan terdampak ketika harga kelapa mengalami penurunan drastis.

“Kelapa adalah sumber penghidupan utama masyarakat kami. Ketika harga turun, maka dampaknya langsung dirasakan petani dan ekonomi daerah secara keseluruhan,” ujar Herman dalam keterangannya.

Menurutnya, penetapan harga acuan sebesar Rp5.000 per kilogram menjadi langkah penting agar petani memperoleh kepastian harga yang layak. Selain menjaga pendapatan petani, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu mendorong keberlangsungan sektor perkebunan kelapa yang selama ini menopang roda perekonomian masyarakat pesisir di Indragiri Hilir.

“Kenapa harga Rp 5000, bupati Inhil H Herman menjelaskan disitu ada biaya pupuk, biaya upah kerja, dan transportasi untuk mengeluarkan ke pengepul, jadi acuan untuk Rp 5000 tentunya sudah kami pelajari,” ungkapnya.

Bupati Inhil H Herman menjelaskan, fluktuasi harga yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir membuat banyak petani kesulitan menutupi biaya produksi dan perawatan kebun. Kondisi itu dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan produktivitas hingga melemahnya sektor perkebunan rakyat apabila tidak segera mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

“Kalau harga terus turun tanpa ada intervensi, petani akan semakin tertekan. Ini bukan hanya soal komoditas, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah,” katanya.

Pemkab Indragiri Hilir menilai keberadaan harga acuan sangat dibutuhkan untuk menciptakan keseimbangan pasar sekaligus memperkuat posisi tawar petani terhadap rantai perdagangan komoditas kelapa. Selama ini, petani disebut kerap berada pada posisi yang lemah karena bergantung pada mekanisme pasar yang fluktuatif.

Selain meminta penetapan harga acuan, Pemkab Inhil juga berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah pusat terhadap pengembangan hilirisasi produk kelapa. Dengan penguatan sektor industri turunan, nilai tambah komoditas kelapa dinilai dapat meningkat dan memberi dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Kabupaten Indragiri Hilir sendiri dikenal memiliki hamparan perkebunan kelapa yang luas dan menjadi salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Provinsi Riau. Ribuan kepala keluarga menggantungkan hidup dari sektor tersebut, mulai dari petani, pedagang, hingga pelaku usaha pengolahan kelapa.

Langkah Bupati Herman menyurati Menteri Pertanian pun mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat dan kelompok tani. Mereka berharap pemerintah pusat segera merespons usulan tersebut agar harga kelapa kembali stabil dan kesejahteraan petani dapat terjaga.