Dewan Pertanyakan Sosialisasi JAMPERSAL

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Yuliantini, menilai pelayanan jaminan persalinan (Jampersal) belum dirasakan warga secara merata.

“Kalau boleh saya katakana, mungkin hampir seluruh masyarakat miskin pedesaan di Kecamatan Mandah dan Pulau Burung sampai hari ini masih harus mengeluarkan biaya persalinan yang nilainya bisa mencapai hingga Rp. 1,5 juta. Kenyataan ini tentunya membuat saya merasa cukup miris. Kalaulah mereka menyadari bahwa ada jaminan persalinan yang didanai oleh pemerintah pusat secara gratis, tentunya uang senilai itu bisa mereka manfaatkan untuk keperluan lainnya. Saya hanya ingin pertanyakan kepada Dinas Kesehatan, sejauh mana program bagi masyarakat ini sosialisasinya dijalankan?,” Ungkap Yuliantini saat bertemu detikriau di gedung kantor DPRD Inhil, rabu (17/10).

Terkait persoalan ini, Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kab. Inhil, Rasul Alim nyatakan bahwa Diskes sudah melakukan sosialisasi. Hanya ia menampik dengan berbagai sebab mungkin saja sosialisasi belum membuahkan hasil maksimal. “Namun secara internal, kita juga sudah berikan pengarahan tentang Jampersal ini kepada seluruh tenaga kesehatan khususnya tenaga bidan,” Jawab Rasul Alim kepada detikriau.org ketika sempat bertemu di Kantor Bappeda Kab. Inhil, Kamis (18/10)

Ditambahkan Rasul, hingga oktober 2012 ini, serapan Jampersal sudah mencapai lebih kurang 1,5 milyar. Hanya saja ia mengaku belum mendapatkan laporan secara lengkap siapa saja masyarakat yang mendapatkan pelayanan tersebut.” Secara rincinya, kita masih menunggu laporan dari bidan yang melakukan persalinan karena tentunya mereka yang memiliki data itu secara jelas,” Pungkas Rasul Alim.(dro/*0)