Tembilahan, detikriau.org – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dinilai tidak serius menangani persoalan kemiskinan. Buktinya, hingga saat ini belum atampak jelas program terkait pengentasan kemiskinan yang dilakukan secara nyata.
Pernyataan ini disampaikan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Indragiri Hilir melalui juru bicaranya, Adi Chandra dalam pelaksanaan rapat paripurna baru-baru ini.
“Pemkab harusnya benar-benar mengambil peranan opening dalam hal mewujudkannya, bukan hanya sayup-sayup kedengaran adanya program untuk masyarakat miskin,” Sampaikan F-PPP
Pada bidang kelengkapan peralatan dan upaya penyelamatan pada sektor usaha kecil menengah, pertanian, perkebunan dan perikanan dicontohkannya juga dinilai masih minim adanya perhatian dari Pemkab.
“Kami juga menyoroti komitmen pemerintah terhadap kegiatan penyelamatan kebun rakyat, khusunya persoalan pembangunan tanggul,” lanjutnya.
Pembangunan tanggul dengan swakelola dikatakannya harusnya dapat dievaluasi oleh Pemkab Inhil.
“Kiranya kegiatan tahun 2017 ini dapat dievaluasi untuk menuju perbaikan pada kegiatan di tahun anggaran 2018, sehingga progress kegiatan tepat waktu dan target capaian terpenuhi 100 persen,” Akhiri Adi Chandra. /ADV
BERITA TERHANGAT
Ketua BKMT Inhil Katerina Tekankan BKMT Bukan Sekadar Wadah Silaturahmi, Tapi Penggerak Umat
Bupati Indragiri Hilir (Inhil) diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Inhil, Dwi Budianto, buka resmi sosialisasi Pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Bank Sampah.
Wakil Ketua I DPRD Inhil Hadiri Pengukuhan Paskibraka Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026