Mengungkap Temuan Tangkapan Kayu Ilegal Di Polairud Dumai

Dumai.Kabarinvestigasi.co.id. Aparat Penegak Hukum ( APH ) adalah Pengayom bagi Masyarakat dan sebagai Abdi Negara Republik Indonesia serta contoh bagi kehidupan Masyarakat dalam keamanan dari berbagai bidang , sangat disayangkan banyaknya Aparat Penegak Hukum yang melanggar dari Ketentuan Undang- Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ).

Banyaknya kasus dan maraknya kasus Penangkapan berbagai temuan dan tangkapan di Kota Dumai, seperti Penangkapan Kayu Ilegal ( Ilegal Loging ) milik para mafia kayu yang tidak memiliki izin Penebangan Kayu di Hutan Lindung dan dapat merusak Lingkungan Hidup sehingga dengan bebasnya aktivitas Penebangan kayu yang di lakukan oleh para mafia ilegal loging seolah tidak takut dengan Hukum dan Kebal Hukum.

Hasil investigasi lapangan dari Tim Media Kabar Invetigasi dan Media Detik APPI terlihat jelas adanya temuan di Kantor Polairut Dumai Jalan Bahtera Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau , satu unit mobil L300 warna hitam berstiker ” Razka ” bermuatan kayu sebanyak kurang lebih 3 kubik bertutup terpal biru dengan kuncinya yang masih ada , parkir di halaman kantor Polairut tersebut, Senin pukul 14.24 WIB ( 28/10/2024 ).
Dengan waktu bersamaan 2 awak Media tersebut menghubungi Timnya yang lain untuk mengecek keberadaan Mobil Kayu tersebut apakah masih ada di Kantor Polairut atau tidak ada lalu Awak Media Fakta Hukum Nusantara bersama Tim Media Faktainfokom meluncur ke Kantor Polairut, ternyata kedua Awak Media tersebut Melihat JELAS dan BENAR bahwa memang masih ada mobil kayu di halaman parkir kantor Polairut, pukul 15.45 WIB ( 28/10/2024 ).
Awalnya Kedua Awak Media Detik APPI dan Kabar Investigasi berusaha bertanya kepada salah satu Anggota Polairut ,” Pak izin..ini Kayu milik siapa ?, lalu dia menjawab,” saya tidak tau pak karna tadi ada acara Donor Darah kayu ini belum ada, setelah selesai acara saya keluar dan kembali lagi kayu ini sudah ada,” jawab Anggota Polairut yang tidak menyebutkan namanya.
Kemudian setelah kedua Awak Media Fakta Hukum Nusantara bersama Awak Media Faktainfokom berusaha konfirmasi dan menanyakan kepada salah satu Anggota Polairut lainnya dan tidak menyebut namanya ,” izin bang..kayu itu punya siapa bang ?, beliau menjawab ,” oh ..itu titipan,
Jawabnya. Ke empat Awak Media tersebut terus memantau keberadaan Mobil Kayu tersebut dari pukul 15.45 WiB mobil kayu tersebut masih ada , dan pada pukul 17.45 WIB Awak Media Detik APPI dan Kabar Investigasi melihat jelas bahwa kayu tersebut sudah tidak ada alias dipindahkan ke dekat dermaga laut ( masih area Kantor Polairut ).
Saat itu juga Awak Media Masih memantau Mobil Kayu yang sudah berpindah tempat sampai pukul 11.45 siang dan kayu tersebut masih ada. Kemudian Awak Media ( 3 orang ) berusaha menemui salah satu Anggota Polairut bernama Bapak Aritongga ( Petugas Piket ) saat itu dengan tujuan konfirmasi masalah ini ( terdapat dalam rekaman ), dan menanyakan ,” Mobil Kayu ini milik siapa ?, Anggota tersebut menjawab ,” ini milik Supri dari dari sungai sembilan ,” jawabnya.
Yang paling mengejutkan Awak Media Mobil Kayu Tangkapan Anggota Polairut tersebut sudah tidak ada di area terakhir mobil kayu tersebut diletakkan sekitar kira-kira pukul 13.30 WIB ( menurut masyarakat sekitar ), yang memancing pertanyaan Awak Media Kenapa Barang Bukti ( BB ) tidak dititipkan ke Polres Dumai melainkan di lepaskan oleh Pihak Anggota Oknum Polairut tersebut ?? Apakah Aparat Penegak Hukum tersebut terima SUAP dari mafia kayu ilegal loging ??.
Untuk memastikan Barang Bukti Tangkapan Mobil Kayu milik mafia kayu ilegal loging ini, maka Awak Media melihat ke kantor Polres Dumai, ternyata juga tidak ada.
Awak Media berusaha konfirmasi kepada Kapolsek dan Kapolres Dumai Via Washapp ( nomer dirahasiakan ), maka tidak satupun ada jawabannya sampai berita ini terbit.
Menurut UU No.11 Tahun 2008 pasal 32 ayat 1 dan pasal 48 ayat 1 berbunyi ” Barang siapa yang menghilangkan barang bukti, akan dikenakan sanksi Ancaman penjara paling lama 8 tahun penjara.dan denda paling banyak 2 Miliar Rupiah.
Editor Biro Dumai dan TIM Media